Persoalan 4 Calon Gubernur Papua
Barat yang berdampak aksi spontanitas masyarakat Manokwari yang memblokade
jalan serta pembakaran kediaman Abraham O. Atururi di Manokwari Provinsi Papua
Barat 20 Desember 2011 lalu harus diselesaikan secara adat dahulu sebelum
pelantikan Gubernur Papua Barat terpilih.
Hal ini ditegaskan Tokoh
Intelektual Arfak, Daud Indow pagi tadi, berkaitan dengan pernyataan Sekda
Papua Barat Ir. M.R Rumadas yang mengkorankan penetapan tanggal pelantikan
Gubernur Papua Barat 14 Januari 2011 mendatang dengan pembiayaan sebesar 7
milyar rupiah.
“Biaya pelantikan Gubernur Papua
Barat sebesar 7 milyar adalah hal yang sangat melecehkan masyarakat Papua
Barat. Ini musti dipertanyakan karena ujung – ujungnya dana tersebut adalah
uang rakyat,” tegas Daud.
Menurut Daud, kemenangan
pasangan Bram / Katjong di Mahkamah Konstitusi (MK) lalu, tidak dapat
dipungkiri oleh semua pihak, namun hal yang lebih penting adalah kondisi
keamanan daerah yang hingga kini belum tuntas pada nurani rakyat.
Hal lain yang perlu di
perhatikan pada putusan Mahkamah Konstitusi adalah money politik yang jelas –
jelas telah terkuak pada persidangan kedua dan ketiga oleh pasangan Bram /
Katjong, dimana pada putusan MK di halaman 117 sudah mengiyakan agar gugatan 3
kandidat dapat diteruskan kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan, BPK bahkan KPK.
Lebih lanjut dijelaskan,
berdasarkan bukti otientik itu, pihaknya telah memberikan bukti dokumen
pelanggaran kepada Kapolres Manokwari, Kejaksaan, BPK Manokwari dan menyusul
Kapolda serta Kodam Cendrawasih Jayapura untuk segera menyelesaikan tindak
pidana kosupsi tersebut.
Hasil putusan MK soal money
politik ini juga sudah diserahkan kepada KPK oleh Jefri Auparay didampingi
Jimmy Demianus Ijie dan para saksi di Jakarta beberapa waktu lalu.
Daud berharap kepada pihak
berwenang untuk memproses oknum tersebut, karena sudah jelas korupsi yang
dilakukan hampir mencapai 30 milyar rupiah.
“Jangan hanya seorang pencuri sandal yang bisa
dihukum 5 tahun penjara, dilain pihak pencuri berdasi yang banyak berkeliaran
di Papua Barat malah dilindungi oleh pihak TNI / Polri,” tutur Daud
Tidak ada komentar:
Posting Komentar